General

Rencana Revisi PP 46/2013, Pengusaha Harap Waspada

Posted on Updated on

Tahun 2015 adalah tahun pembinaan wajib pajak, meski tidak semua wajib pajak merasa mendapatkan pembinaan dan sosialisasi. Wajib pajak yang belum melakukan pembayaran pajak dengan benar juga diberi pengampunan dengan bebas denda / biaya administrasi dengan diberlakukannya PMK 91, tapi hal ini tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan.

Bagi sebagian besar pengusaha, pemeriksaan pajak merupakan hal yang mengerikan. Seperti yang kita tahu, masih banyak pengusaha yang belum melakukan administrasi keuangan dengan benar dan VALID. Tapi bagi yang sudah mengerti pajak, pemeriksaan tidak lagi menjadi hal yang menakutkan… Kalau bersih, kenapa takut?

Dengan dikeluarkannya PP 46/2013, sebenarnya hal ini dapat memicu wajib pajak, khususnya UKM, yang selama ini belum bisa melakukan kewajibannya dengan benar untuk taat membayar pajak. Dengan hanya menghitung pph final 1% dari omset, dipermudah pula dengan pembayaran yang bisa dilakukan lewat ATM, maka dalam hal ini sesungguhnya WP (wajib pajak) sudah cukup dimanjakan.

Tapi nyatanya, ada ketidakadilan dengan diberlakukan PP tersebut, terutama bagi usaha yang profitnya kurang dari 1%. Dan tragisnya lagi, pph final tidak memperhitungkan untung dan rugi, sehingga tetap saja hal ini memicu WP untuk berlaku tidak jujur.

Dan mulai tahun 2016, Pemilik usaha kecil menengah (UKM) harus siap-siap menghadapi ketegasan petugas pajak. Mulai tahun ini, Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan memperketat aturan pajak UKM. Hal itu untuk mencegah pengusaha mengambil keuntungan dari keberadaan pajak UKM.

Pajak bagi UKM sejatinya telah berlaku sejak pertengahan tahun 2013, yaitu setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Sesuai aturan itu, wajib pajak yang memiliki usaha dengan omzet Rp 300 juta-Rp 4,8 miliar per tahun terkena PPh 1% dari omzet. Awalnya, pajak ini untuk menyasar jutaan pengusaha UKM yang selama ini tak bayar pajak. Aturan ini sudah jalan, tapi tak efektif, sehingga harus direvisi. Sebab, banyak pengusaha UKM yang tetap tak bayar pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemkeu pun tak bisa berbuat apa-apa karena peraturan itu tak mengatur sanksi bagi para pelanggar.

Selain itu, banyak pengusaha kecil memanfaatkan celah ini. Pengusaha yang selama ini sudah bayar PPh dengan tarif reguler sebesar 25 persen dari profit bersih, malah beralih ke pajak UKM yang lebih murah. Ternyata aturan pendukungnya membolehkan perusahaan yang sudah bayar pajak normal ikut skema itu.

Hasil kajian kantor pajak menyatakan peralihan ke pajak UKM berkontribusi dalam kegagalan tercapainya target PPh non minyak dan gas (migas) tahun lalu. Realisasi PPh non-migas hanya 94,7 persen dari target APBN-P 2014 sebesar Rp 460,1 miliar. Hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan PPh yang ditangani sejumlah Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama).

Selain perubahan aturan, DJP juga akan memperketat pengawasan pelaku usaha yang menjadi wajib pajak sesuai PP 46/2013. DJP akan memasang register cash jika pelaku usaha menggunakan transaksi secara tunai. Register cash adalah sistem transaksi yang terhubung secara online dengan kantor kantor wilayah pajak setempat. Kedua, melakukan pengawasan dari transaksi non-tunai pemilik usaha, yakni dari kartu debit, kredit, dan anjungan tunai mandiri (ATM). Ketiga, melakukan pengawasan terhadap transaksi online  untuk mencocokkan nilai pajak yang dibayar pengusaha.

Pakar perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo berpendapat, PP 46/2013 memang butuh revisi. Soalnya, beleid itu menimbulkan distorsi lantaran tak mendefinisikan sasaran calon kena pajak sesuai dengan undang-undang (UU) UKM. Padahal UU UKM menyebut definisi UKM selain berdasarkan omzet, juga dari besarnya aset dan afiliasi. Potensi penerimaan pajak UKM sebenarnya bisa hingga Rp 10 triliun per tahun. Tapi realisasinya kini hanya Rp 2 triliun per tahun.

Pemerintah ada baiknya melakukan benchmarking dengan yang dilakukan Thailand, dimana pemerintah nya memberikan kebebasan pajak kepada UMKM nya sampai 10 tahun serta memberlakukan bunga pembiayaan satu digit. Setelah UMKM tersebut berhasil kemudian diajari cara membayar paja

Senada dengan Ketua Hipmi, Pengamat pajak, Ajib Hamdani menyatakan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 tentang pengenaan pajak penghasilan sebesar satu persen bagi wajib pajak orang pribadi dan badan yang mempunyai peredaran omset tidak melebihi Rp4,8 miliar.

“Pemerintah kurang mengedepankan prinsip keadilan, karena kalau kita mengacu pada prinsip penghasilan sesuai dengan definisi dalam UU PPH adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak,” ujar Bahlil di Jakarta Sabtu (28/3/2015).

 

Rencana Revisi

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) terkait Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan usaha kecil dan menengah (UKM). Revisi ini dilakukan untuk semakin mempertegas dan memperjelas penerapan beleid tersebut yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha nakal.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sesuai aturan itu, wajib pajak yang memiliki usaha dengan omzet Rp 300 juta-Rp 4,8 miliar per tahun dikenakan PPh 1 persen dari omzet.

Direktur Jenderal (dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito menuturkan, DJP mengusulkan beberapa poin revisi. Salah satunya, yaitu agar PP ini hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi (WPOP) dan bukan untuk perusahaan.

“Ini baru usulan akan diperbaiki. Hanya untuk orang pribadi. Tidak untuk perusahaan. Ini diperjelas, jadi hanya untuk orang pribadi, itupun new entry (wajib pajak baru). Dan itu hanya untuk (berlaku) tiga tahun,” jelas Sigit di kantor DJP, Jakarta, Kamis (19/3).

PP ini pun menjadi semacam fasilitas bagi pelaku UKM. Dengan penghasilan omzet di bawah Rp 4,8 miliar setahun dengan pembukuan akan sulit sehingga DJP memberi kemudahan melalui pencatatan keuangan saja.

Terkait berlaku hanya tiga tahun, lanjut Sigit, artinya pelaku usaha harus membayar pajak dengan skema reguler yaitu sebesar 25 persen setelah tiga tahun kemudian.

Adapun pengawasannya akan dilakukan dengan data dari instansi terkait, yakni data dari pemerintah daerah (Pemda).

“Kan Pemda yang pungut pajak pembangunan, dari pajak pembangunan tinggal ditelusuri omzetnya. Semua dilakukan mudah. Kita didukung presiden,” tegas Sigit.

Sumber :

1. http://nasional.kontan.co.id/news/banyak-celah-pajak-ukm-akan-diperketat

2. http://ekbis.sindonews.com/read/982550/34/hipmi-dorong-pemerintah-revisi-pp-46-pajak-umkm-1427565081

3. http://www.beritasatu.com/ekonomi/258714-djp-siapkan-tiga-poin-revisi-pp-pajak-ukm.html

4. http://www.pajak.go.id/content/article/tahun-pembinaan-wajib-pajak-djp-lebih-ramah-dalam-memungut-pajak

5. http://www.pajak.go.id/content/article/djp-gencar-imbau-wajib-pajak-manfaatkan-tpwp-2015

6. http://www.pajak.go.id/content/article/begini-cara-djp-cek-kebenaran-laporan-spt

7. http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150925193209-78-81013/pemerintah-akan-turunkan-pph-badan-dari-25-jadi-18/

Apa kabar ?

Posted on

Lama sekali saya tidak merawat blog ini. Padahal ini salah satu aset yang saya miliki.

Saya akan perbaiki artikel-artikel yang sudah ada dan akan lebih gencar lagi optimasi trafficnya. www.klikhost.com
Indonesian streaming and hosting provider

PIN BB : 2882bac6
HP : 085755987055

Strategi Bisnis B2B “Sepatu Safety”

Posted on

B2B adalah hubungan transaksi antar lembaga bisnis. Misalnya : jika kita adalah supplier barang lalu menjual ke perusahaan, maka itu dinamakan dengan B2B (business to business).

Keunggulan B2B :

1. Volume penjualan yang BESAR dalam 1 kali transaksi

2. Nominal transaksi juga BESAR dari 1 klien

3. Packing barang lebih MUDAH karena pengiriman volume besar ke 1 alamat

4. Komunikasi lebih mudah, sistematis dan hanya hal PENTING saja

5. Klien yang menghubungi PASTI BUTUH produk

6. Lebih mudah REPEAT ORDER, karena kebutuhan korporasi biasanya adalah kebutuhan rutin bagi usaha mereka

7. Jika sudah COCOK, mereka akan menjadi PELANGGAN ABADI dan memberikan REKOMENDASI ke rekanan mereka.

8. Sebesar apapun perusahaan, DECISION MAKER biasanyahanya 1 orang (Manajer purchasing atau manajer SDM). Pihak lain hanya sebagai fasilitator.

9. Bisnis JANGKA PANJANG

10. Bisa jadi 90% hanya untuk melayani 1 klien saja.

 

Ingin lebih tahu banyak tentang strategi B2B ?

Silahkan daftar di webinar gratis di :

==> http://klikhost.com/webinar/hildan

Webinar sudah diadakan pada 6 september 2014, tetapi sekarang Anda bisa melihat rekamannya. Silahkan daftar segera!

Cara Mengaktifkan IDM Secara Permanen tanpa Crack

Posted on Updated on

http://i.imgur.com/tmo5Uex.png

Anda yang suka download-download pasti sudah tahu tentang software yang satu ini, yaitu Internet Download Manager atau IDM. Software ini paling banyak digunakan para pecinta download file di seluruh Dunia. IDM bisa digunakan untuk mendownload apa saja.

Kelebihihan utama Software ini adalah resume download. Anda bisa melanjutkan kembali file download yang belum selesai bahkan yang berminggu minggu sekalipun. Selain itu Anda bisa mengakalinya agar transfer download Anda bisa maksimal.

Namun, ternyata masih ada yang belum tahu cara agar IDM aktif terus. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa IDM selalu up to date. Dan jika Anda mendownload versi terbarunya, Anda hanya akan bisa memakainya selama 30 hari saja/trial. Atau bahkan kalau Anda memperbaharui secara langung dari versi lama ke yang terbaru, maka Anda akan langsung diminta registrasi. Nah, karena itu banyak yang memilih untuk tidak memperbaharuinya meskipun ada versi terbarunya, tapi tentu akan jadi tidak kompatibel dengan browser.

Sebenarnya, Anda bisa saja mengupdatenya kapan saja jika versi terbarunya sudah keluar tanpa harus diregistrasi lagi. Tidak perlu pakai crack, patch dan cara-cara ilegal lainnya. Silahkan baca detail caranya di sini!

Jenis Bisnis Online Yang Paling Umum

Posted on

Kalau dengar kata “bisnis online”, sebenarnya telinga saya ini kurang begitu enak dengarnya. Kenapa ? karena dulu seringkali ada orang menawarkan bisnis online kepada saya yang ternyata itu adalah INVESTASI ga jelas.

Misal si X berkata seperti ini kepada saya : “Mas, mau bisnis online ga? bagus loh ini”.. Lalu saya jawab : “bisnis online apaan?”. Lalu jawabnya : “Ini bisnisnya seorang us**d terkenal yang sering muncul di tv-tv itu… kerjanya santai kok, cukup mempromosikan konsep bisnis ini ke orang lain… Kalua mereka join, maka kita akan dapat bonusnya… Gampang banget kok”.

Gara-gara hal seperti itu, kadang saya gemes kalau dengar kata “bisnis online”. Saya lebih suka dengan kata “bisnis internet”. Tapi ya sudahlah, soal persepsi itu kan masing-masing orang ga sama.. Jadi saya pakai saja istilah “bisnis online” biar lebih familiar.

Berikut ini jenis bisnis online yang umum digeluti oleh pebisnis online di indonesia :

1. Reseller / distributor : reseller pulsa, reseller hosting, reseller tas dll

2. Advertising (Affiliate dan publisher) : amazon, clickbank, CJ, adsense, idblognetwork, direct ads dll

3. Dropshipping : baju, souvenir dll

4. Product creation / produsen (fisik maupun digital) & supplier : sepatu safety yang dijual secara online, gendongan bayi, panduan tutorial list building dll

5. Service / layanan / jasa : layanan hosting, jasa desain grafis, jasa desain web, layanan autoresponder, layanan radio streaming, jasa pindah hosting, jasa SEO, dll

6. MLM : avail, oriflame dll

7. Investasi : –

8. Lain-lain : Paid to click (PTC), survey dibayar dll

Anda tinggal memilih di bidang mana Anda termasuk di atas. Kalau saya pribadi adalah di poin 4 dan 5.

Untuk jasa SEO, layanan hosting, layanan autoresponder, jasa web desain itu sebenarnya masuk di ADVERTISING. Jadi misal Anda ditanya oleh orang pajak perihal usaha Anda, bilang saja kalau Anda adalah agensi iklan. Kalau Anda bilang SEO, malah susah menjelaskannya :)

Sedang reseller/distributor, dropshipping dan produsen itu bisa dimasukkan dalam USAHA DAGANG.